WARTABANYUMAS, PURBALINGGA – Kekeringan di Kabupaten Purbalingga semakin meluas, dengan 38 desa yang tersebar di 11 kecamatan kini mengalami dampak kekurangan air bersih.
Kepala Pelaksana BPBD Purbalingga Revon H,
mengatakan, perluasan wilayah terdampak membuat jumlah warga yang membutuhkan bantuan air bersih terus bertambah.
“Data terbaru ada 38 desa di 11 kecamatan yang terdampak, dan beberapa wilayah sudah mengajukan permintaan distribusi air bersih serta telah mendapatkan bantuan,” katanya.
Berdasarkan pendataan BPBD Purbalingga, kekeringan tersebut telah dirasakan oleh 3.562 kepala keluarga atau 12.717 jiwa.
Tidak hanya permukiman warga, krisis air bersih juga mulai dirasakan di satu pondok pesantren dan dua sekolah yang berada di wilayah terdampak.
Meluasnya daerah yang membutuhkan pasokan air membuat BPBD Purbalingga harus menambah waktu operasional distribusi hingga malam hari.
“Kalau distribusi hanya dilakukan selama jam kerja, seluruh jadwal pengiriman yang sudah ditentukan tidak akan bisa terpenuhi,” jelasnya.
Hingga Jumat (28/8/2026), BPBD Purbalingga mencatat sebanyak 727 tangki air bersih telah disalurkan kepada masyarakat dengan total volume sekitar 3,423 juta liter.
Dari total distribusi tersebut, sebanyak 344 tangki atau sekitar 1,72 juta liter air merupakan bantuan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
Sementara itu, dukungan pasokan air lainnya datang dari 23 lembaga dan perorangan yang turut membantu penanganan kekeringan di sejumlah wilayah Purbalingga.
BPBD Purbalingga juga menggandeng PDAM Kabupaten Purbalingga untuk memastikan kebutuhan air bersih masyarakat di daerah terdampak dapat terus dipenuhi.
Sebagian besar air yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan distribusi bantuan berasal dari sumber air milik PDAM Kabupaten Purbalingga.
Untuk memperlancar proses penyaluran di lapangan, BPBD Purbalingga turut memanfaatkan lima unit toren yang dipinjam untuk menampung dan menyalurkan air kepada warga.
Dengan cakupan kekeringan yang terus bertambah, distribusi air bersih kini harus dilakukan lebih fleksibel dan tidak lagi terbatas pada waktu operasional jam kerja.
