WARTABANYUMAS, CILACAP – Keberadaan tiga bangunan kecil yang disebut sebagai sekretariat Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Pekuncen, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, mendadak menjadi perhatian setelah kondisinya viral di media sosial.
Bangunan yang berada di depan Balai Desa Pekuncen itu hanya memiliki tiga pintu dan hingga kini belum digunakan sebagai gerai untuk aktivitas usaha KDMP.
Sorotan tersebut membuat Plt Bupati Cilacap Ammy Amalia Fatma Surya turun langsung mengecek lokasi dan meminta penjelasan dari Kepala Desa Pekuncen serta Camat Kroya.
Pemkab Cilacap kemudian menggelar audiensi pada Senin (24/8/2026) untuk membahas status bangunan, penggunaan aset desa, serta kendala pembangunan gerai KDMP di Pekuncen.
Dalam pertemuan itu terungkap, tiga kios tersebut sebenarnya merupakan aset desa yang dibangun pada 2024 menggunakan Dana Desa sekitar Rp160 juta dan awalnya disiapkan untuk pengembangan BUMDes.
“Kios itu dibangun tahun 2024 menggunakan Dana Desa sekitar Rp160 juta dan rencananya memang untuk pengembangan BUMDes,” kata Camat Kroya Kusnadi.
Bangunan tersebut kemudian dimanfaatkan sementara sebagai sekretariat KDMP karena koperasi membutuhkan alamat untuk melengkapi sejumlah dokumen administrasi dan perizinan.
“Karena koperasi membutuhkan sekretariat, akhirnya bangunan kios tersebut dimanfaatkan sementara sebagai sekretariat KDMP,” ujarnya.
Sementara itu, pembangunan gerai KDMP Pekuncen belum dapat dilakukan karena lahan sawah yang sempat diusulkan masuk kawasan Lahan Sawah Dilindungi (LSD).
Kepala Dispermades Cilacap Heru Kurniawan mengatakan persoalan lahan juga masih menjadi kendala bagi sejumlah desa lainnya.
“Dari 129 KDMP di Cilacap, sebanyak 112 gerai sudah selesai seratus persen, sementara 17 lainnya masih dalam proses,” kata Heru.
Pemkab Cilacap selanjutnya akan memvalidasi kembali data desa yang belum memiliki gerai, termasuk mengecek titik koordinat dan status aset yang digunakan.
“Saya ke depan juga akan sangat berhati-hati meng-acc titik koordinat, apakah sudah sesuai, karena banyak laporan masyarakat yang masuk kepada saya,” tegas Plt Bupati Cilacap, Ammy Amalia Fatma.
Ammy meminta pemerintah desa lebih terbuka dalam menjelaskan penggunaan aset agar program KDMP tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
