WARTABANYUMAS, CILACAP – Sekretaris Daerah (Sekda) nonaktif Kabupaten Cilacap, Sadmoko Danardono, dijatuhi hukuman empat tahun penjara dalam perkara korupsi pemerasan uang tunjangan hari raya (THR) terhadap sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Cilacap.
Putusan tersebut dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang dalam persidangan yang berlangsung pada Selasa (10/11/2026).
Selain hukuman badan, Sadmoko juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp200 juta dengan ketentuan apabila tidak dilunasi dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jaksa dapat menyita dan melelang harta kekayaannya.
Ketua Majelis Hakim Rosana Irawati menyampaikan bahwa terdakwa harus menjalani hukuman penjara selama empat tahun sebagaimana tertuang dalam amar putusan.
“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sadmoko Danardono dengan pidana penjara selama empat tahun,” ujar Rosana saat membacakan putusan.
Apabila hasil penyitaan dan pelelangan aset tidak mencukupi untuk membayar denda, Sadmoko harus menjalani hukuman pengganti selama 80 hari penjara.
Majelis hakim juga memutuskan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa diperhitungkan sebagai pengurang masa hukuman, sekaligus menetapkan Sadmoko tetap berada dalam tahanan.
Hakim Ungkap Peran Sadmoko dan Bupati Nonaktif
Dalam pertimbangan putusan, majelis hakim menyoroti keterlibatan Sadmoko bersama Bupati Cilacap nonaktif Syamsul Auliya Rachman dalam perkara pemerasan THR tersebut.
Hakim menilai keduanya memiliki kontribusi yang saling berkaitan sehingga tindak pidana yang didakwakan dapat terlaksana.
Rosana menjelaskan bahwa keterlibatan Sadmoko dan Syamsul tidak dapat dipisahkan karena masing-masing memiliki peran yang saling menunjang dalam rangkaian perbuatan pidana tersebut.
“Kontribusi keduanya saling melengkapi, sehingga perbuatan pidana itu dapat terlaksana,” ungkap Rosana.
Majelis hakim juga berpandangan bahwa kedudukan keduanya sebagai pihak yang turut serta melakukan tindak pidana dinilai setara, meskipun memiliki jabatan pemerintahan yang berbeda.
Uang Rp568 Juta Tidak Dibebankan sebagai Uang Pengganti
Fakta persidangan turut mengungkap bahwa uang sebesar Rp568 juta yang dihimpun dari sejumlah kepala OPD berkaitan dengan kebutuhan dana operasional Bupati Cilacap.
Atas dasar pertimbangan tersebut, majelis hakim tidak menjatuhkan hukuman tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti kepada Sadmoko.
Dalam menjatuhkan vonis, hakim turut mempertimbangkan sejumlah keadaan yang memberatkan maupun meringankan terdakwa.
Sikap sopan selama persidangan, belum pernah menjalani hukuman pidana, mengakui perbuatannya secara terbuka, serta statusnya sebagai saksi mahkota dalam perkara tersebut menjadi sejumlah hal yang meringankan hukuman Sadmoko.
